Ad Top

Soal PPDB, Ridwan Kamil Imbau Masyarakat Tak Terus Terbawa Stigma Sekolah Favorit

9/7/2018 by Radja
Bandung
Foto: Radja

WALI Kota Bandung, Ridwan Kamil mengimbau masyarakat untuk tidak terus terbawa oleh stigma sekolah favorit. Pasalnya hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bandung.

"Jadi yang tidak mendapat fasilitas akan protes dan setiap tahun akan begini terus karena adanya ketidakpuasan. Ini PR besar negara karena sekolah negeri yang terbatas tapi semua berlomba-lomba ke sekolah favorit, ini yang menjadi perspektif di masyarakat," ungkapnya di Kawasan L.R.R.E. Martadinata, Kota Bandung, Senin (9/7/2018).

Menurutnya masyarakat tidak perlu khawatir akan kualitas sekolah yang ada di seluruh Kota Bandung. Mengingat IPM bidang pendidikan kota kembang tersebut lebih dari angka 90, yang menjadi salah satu terbaik di Indonesia.

"Jadi dimana saja bersekolah di Kota Bandung untuk kualitas akademik merupakan yang terbaik secara nasional. Kami merolling kepala sekolah dan guru terbaik se Kota Bandung, jadi sekolah dimana saja kualitasnya sama," katanya.

Kendati demikian, diakuinya terjadinya dinamika terkait PPDB karena masih kurangnya sosialisasi tersebut di warga. Terlebih dengan adanya peraturan Mendikbud 2018 terkait PPDB, yang diterapkan di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia.

"Pada dasarnya di seluruh Indonesia sama karena peraturannya mewajibkan zonasi seluruh wilayah. Sehingga prioritasnya diberikan kepada siswa yang rumahnya tidak jauh dari sekolah," ujarnya.

Pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut, menjelaskan bahwa Pemkot Bandung selalu mencoba maksimal mungkin untuk bersikap adil. Bahkan mempersiapkan lembaga pengaduan terkait PPDB, yang dapat memfasilitasi persoalan yang dapat diselesaikan secara aturan dan regulasi.

"Saya belum ada evaluasi pertahun ini, Kota Bandung sudah mempraktekan lebih dahulu dengan versi lokal untuk sistem zonasi. Waktu itu juga kita ada pengecualian untuk lima sekolah yang menerima 40 persen kuota jalur umum, karena penduduk sekitarnya sedikit, sehingga lebih fleksibel" tuturnya.

Disinggung terkait dugaan adanya penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), lanjutnya, pihaknya akan menindaktegas hal tersebut karena sudah masuk pada ranah pidana.

"Dulu juga kalau ada pelanggaran dan pidana dilaporkan dan yang bersangkutan diberhentikan. Maka kalau ada pidana segera laporkan karena kecurangan bersifat kriminal dapat ditindak sesuai peraturan yang berlaku," tambahnya.