Ad Top

Satgas Antimafia Bola Harus Terus Eksis

28/3/2019 by Radja
Sport
Foto: Radja

Perwakilan klub Liga I hingga III PSSI meminta agar Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola terus eksis memberantas kasus tindak pidana di seputar sepak bola. Sehingga pertandingan sepak bola di tanah air bisa lebih bersih dan fair play.

"Kami ingin Satgas Antimafia Bola terus ada, memberantas semua praktik kotor di sepak bola Indonesia," ujar Manajer Persiwa Wamena Borgo Pane pada  acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Membangun Masa Depan Sepak Bola Indonesia Bersama Satgas Antimafia Bola" yang digelar Jounalist Community  di Hotel El Royale, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Kamis (28/3).

Ia pun menceritakan pengalamannya terkait dengan mafia bola di tanah air. Disebutkan, pemainnya sempat berupaya di suap namun menolak menerima suap. Sampai akhirnya, timnya tidak berdaya karena praktik  mafia bola, melibatkan wasit.

"Sampai akhirnya kami kewalahan karena wasit dalam suatu pertandingan. Saya sempat kejar itu wasit, tapi malah kami sendiri yang disanksi Komisi Disiplin karena berbuat tidak sopan," ujar Borgo.

Salah satu pemain juniornya pun menangis saat timnya kalah karena praktik kotor. Menurut dia, saat pertandingan terakhir, timnnya bermain dengan bagus dan itu diakui banyak pihak.

"Pemain kami menangis karena tim kami kalah karena campur tangan wasit. Pemain senior kami, curhat ke saya, besok-besok enggak usah latihan saja. Karena semua hal itulah, kami berharap banyak pada Satgas Anti Mafia Bola," ujar Borgo.

Pernyataan yang sama dilontarkan pengurus PSGC Ciamis, Ayi Daud Hariri.  "Yang pasti, kami apresiasi kerja Satgas Antimafia Bola dan kami berharap tetap eksis karena Pak Hendro dan jajaran ini tumpuan kami," ujar Ayi.

Manajer Persib Bandung, H. Umuh Muchtar yang juga hadir pada kesempatan itu menambahkan, Satgas Antimafia Bola ini memenuhi ekpektasi publik soal kondisi sepakbola nasional.

"Kepada Satgas Antimafia Bola lah kami peserta liga bertumpu. Ke depan, kami tidak takut lagi untuk menghadapi liga. Jadi, teruslah satgas bekerja, eksis terus," ujar Umuh. 

Ketua Asprov PSSI Jabar Tommi Apriantono pun mengisahkan pengalamanya dengan mafia bola. Bahkan, ia ditawari uang terkait jalannya Liga III melibatkan klub-klub asal Jabar.

"Ketika saya jadi Ketua Asprov Jabar, saat Liga III berjalan, dari 46 klub turun ke 16, kami punya kuota 8 tim untuk maju ke babak regional. Telepon saya berdering terus-terusan hingga dini hari," ujar Tommi.

Ia tidak menjelaskan siapa yang menghubunginya itu. Hanya saja, sang penelpon menawarkan sejumlah uang tapi ia menolaknya. Penawaran itu agar salah satu klub bisa lolos ke babak regional.

Menurutnya, pengaturan skor dan praktik curang di sepak bola sangat kompleks. Pertama karena alasan perjudian. "Kedua mafia bola berperan dalam skenario agar sebuah klub lolos dengan mudah ke jenjang lebih tinggi. Misalnya, klub Liga III lolos ke Liga II dan seterusnya," ujar Tommi.

Ia menambahkan, mafia bola yang membuat pengaturan skor dan praktik curang merupakan perbuatan tercela bahkan lebih jahat dari koruptor. "Match fixing itu perbuatan menjijikan, hina. Bukan saja mengambil hak orang lain, tapi mencederai semangat sportivitas. Mereka tidak punya integritas. Jadi, lebih jahat dari koruptor," ujar Tommi.

Ia pun berharap, Satgas Antimafia Bola tidak dibubarkan karena kerjanya sejak Desember 2018 sudah memenuhi ekpektasi publik. "Kita perlu mengapresiasi kinerja Satgas Antimafia Bola dan kita berharap satgas tetap ada," ujar dia.

Sementara itu pengamat sepak bola Indonesia, Tommy Welly berharap agar publik sepak bola juga dapat ikut berperan dalam memberantas mafia pengaturan skor. 

"Artinya kita apresiasi kerja Satgas sejauh ini dengan hasilnya seperti yang sudah kita lihat sekarang. Tapi publik bola dan keluarga sepak bola jangan diam, Satgas menindak apa yang masuk kedalam ranah hukum positif, pidana berdasarkan pasal dan undang-undang (UU) yang dipakai oleh Satgas, tetapi penegakan hukum sepak bola juga tolong jangan dilupakan," katanya pria yang akrab disapa Bung Towel ini.

Ia pun mendorong kepada seluruh voters (anggota PSSI), Federasi (PSSI), Klub dan para awak media agar tidak memikirkan terlebih dahulu hal yang lain, agar organisasi sepak bola bisa kembali dipercaya oleh publik 

Wacana Gakkumdu

Sehubungan hal itu, Kepala Satgas Antimafia Bola, Brigjen Pol Hendro Pandowo mengusulkan pembentukkan Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang fokus menangani penegakkan hukum di bidang sepak bola. Hal ini menyusul terungkapnya sederet praktik kotor yang terungkap dalam kasus mafia bola.

Kehadiran Gakkumdu ini lanjut Hendro diyakini bisa menangani, mengklasifikasikan setiap perbuatan masuk ranah disiplin atau tindak pidana. Alhasil praktik culas dalam persepakbolaan Indonesia bisa diminimalisir.

"Kalau di PSSI mungkin ada polisinya, komdisnya, yang tentunya akan melihat kalau terjadi satu pelanggaran. Apakah itu masuk dalam ranah disiplin atau masuk ranah pidana. Kalau masalah disiplin kita serahkan komdis, kalau ranah pidana itu bagian kita," ungkap Hendro. 

Apalagi, Hendro mengaku menerima berbagai usulan untuk kemajuan dan penegakan hukum dalam persepakbolaan. Termasuk wacana kemungkinan soal penindakan kasus-kasus terkait sepak bola maupun olahraga lainnya yakni dengan membentuk badan baru. Semisal, salah satunya masukan yang disebutkan dalam diskusi yakni untuk bisa melegalkan Satgas Antimafia Bola sebagai badan hukum permanen dan independen layaknya KPK.

Maklum, hal ini mengingat dinamika kejahatan terus berkembang. Namun kehadiran Satgas AntiMafia Bola diyakini tak tebang pilih dan bisa menjadi jawaban atas tekanan publik terhadap pengungkapan pengaturan skor dalam sepak bola tanah air. Hanya saja, Hendro menyebut, satgas ini tidak bekerja permanen den perlu penggodokan untuk menindaklanjuti wacana tersebut.

"Tapi itu baru suatu wacana dari beberapa wacana yang disampaikan dalam diskusi. Tentunya saran dalan diskusi tadi sudah dicatat oleh tim kami, dan tentunya akan kita diskusikan dan akan kita sampaikan pada Bapak Kapolri untuk tindak lanjut dalam satgas ini. Usulan itu akan kami jadikan masukan untuk lebih besar," lanjutnya.

Hendro pun mengungkapkan setelah Satgas Antimafia Bola dibentuk pada 21 Desember 2018 lalu, telah ditetapkan 16 tersangka dalam dugaan praktik kotor, pengaturan skor liga Indonesia. Tujuh tersangka di antara telah ditahan dan salah satunya mantan ketua PSSI, Joko Diryono. Adapun delapan berkas perkara yang beberapa di antaraanya lima perkara sudah kita kirim ke JPU.

"Kita konsentrasi terhadap penyelesaian kasus-kasus ini untuk kita tuntaskan. Sehingga keberadaan satgas antimafia bola ini tentunya tidak kontraproduktif, atau kemudian membuat persepakbolaan Indonesia menjadi mundur, dan membuat semua orang takut. Tapi ini momentum bagi kita untuk berubah, berbuat sehingga mewujubkan persepak bolaan indonesia yang bersih bermartabat," tandasnya.