Ad Top

Bagi UMKM, Tahun 2020 Tak Bakal Jadi Lebih Baik dari Tahun 2019

28/12/2019 by Radja
Umum
Foto: Radja

SEJUMLAH pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) Jawa Barat (Jabar) memprediksi, 2020 tidak akan lebih baik dari 2019. Bahkan, berpotensi lebih buruk jika banjirnya produk impor dan tekanan ekonomi global yang sudah mewarnai tahun ini terus berlanjut serta diperparah dengan pengambilan kebijakan makro ekonomi pemerintah yang tidak berpihak pada dunia usaha.

Ketua Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) Jawa Barat (Jabar), Iwan Gunawan mengatakan, secara makro perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat (AS) belum akan berakhir. Kondisi itu akan membuat produk Cina semakin deras membanjiri pasar lokal.

"Ironisnya, tidak banyak proteksi yang dilakukan pemerintah terhadap pelaku usaha lokal. Selain longgarnya keran impor, sejumlah kebijakan yang diambil pemerintah juga tidak pro terhadap UMKM," ujarnya, di Bandung, baru-baru ini.

Salah satu yang dinilai cukup menyesakkan, menurut Iwan, adalah aturan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang disamaratakan antara UMKM dengan perusahaan nasional, bahkan multinasional. Padahal, selain kemampuan modal terbatas, pada saat bersamaan UMKM juga harus berhadapan dengan persaingan sengit menghadapi gempuran produk impor dengan harga sangat murah.

Sementara itu, pada awal tahun depan, dunia usaha, termasuk UMKM, kembali akan digempur potensi penurunan daya beli masyarakat. Pasalnya, pada waktu yang hampir bersamaan, iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Keseharan akan naik dan distribusi elpiji 3 kilogram (kg) akan diperketat.

Bukan itu saja, penurunan alokasi subsidi energi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 juga diprediksi akan berdampak pada kenaikan harga komoditas energi, seperti elpiji 3 kg, tarif tenaga listrik (TTL), dan bahan bakar minyak (BBM). Alokasi anggaran untuk subsidi energi 2020 ditetapkan sebesar Rp 125,34 triliun, lebih rendah dari alokasi tahun ini.

Wakil Ketua Kadin Kota Bandung Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Kemitraan, Bambang Tris Bintoro (Bin), mengatakan, jika pemerintah mengeksekusi rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan bersamaan dengan penerapan distribusi tertutup elpiji 3 kg, maka dipastikan akan berdampak besar terhadap penurunan kinerja sektor UMKM. Apalagi, jika harga komoditas energi lain turut naik menyesuaikan penurunan alokasi subsidi energi 2020.

"Dampaknya akan sangat luar biasa. Biaya produksi akan meningkat karena naiknya ongkos energi, gempuran dari pihak eksternal semakin hebat, dan di sisi lain pasar yang saat ini sudah lesu juga akan semakin terpukul," kata Bin.

Jika itu terjadi, ia memastikan bahwa 2019 dan 2020 akan menjadi tahun-tahun terberat bagi tumbuh kembang UMKM Indonesia. Saat ini saja, menurut dia, iklim usaha dirasakan sudah sangat berat bagi UMKM.

"Sektor yang paling terpukul adalah tekstil dan produk tekstil (TPT). Dampaknya sudah terasa sejak tahun ini," tuturnya.