Ad Top

BSN Dorong UMKM Terapkan SNI

26/2/2020 by Radja
Umum
Foto: Radja

KEPALA Badan Standardisasi Nasional (BSN), Bambang Prasetya mendorong agar pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) menerapkan standar nasional Indonesia (SNI) untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar.

"SNI akan meningkatkan kepercayaan dan memberikan rasa aman bagi konsumen karena produk yang dipasarkan sudah memenuhi standardisasi," kata Bambang usai peresmian Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN Bandung di Gedung Graha Pos Indonesia, Jln. Banda, Bandung, Rabu (26/2/2020).

Ia mengatakan, jumlah UKM yang sudah menerapkan SNI di Indonesia, termasuk Jabar, masih rendah. Saat ini jumlah industri yang sudah menerapkan SNI di Indonesia mencapai 19.498 industri. Sementara UKM binaan BSN yang sudah mengantongi SNI mencapai 100 unit. 

Dengan mengantongi SNI, ia mengatakan, UKM bisa naik kelas. UKM juga akan memiliki keunggulan dalam berkompetisi dengan produk impor, bahkan berpotensi besar untuk dapat menjajal pasar ekspor.

"Untuk ekspor, UKM harus terlebih dahulu memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk standardisasi negara tujuan dan SNI," katanya.

Biaya yang dibutuhkan untuk mengantongi SNI, menurut dia, bervariasi, sekitar Rp 5 juta-Rp 20 juta. Namun, tidak tertutup kemungkinan biayanya di bawah Rp 5 juta, tergantung jumlah uji laboratorium yang dibutuhkan.

"Yang mahal itu uji laboratorium. Semakin banyak uji laboratorium yang dibutuhkan, harganya semakin mahal," ujarnya.

Sementara lama waktu yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat SNI, menurut Bambang, juga bervariasi, sekitar 3-6 bulan, tergantung kesiapan pelaku usaha. Namun, tidak tertutup kemungkinan jika waktu yang dibutuhkan bisa lebih cepat.

"Kalau pelaku usahanya sudah siap, bisa sangat cepat, kurang dari tiga bulan," ujarnya.

KLT Bandung

Sementara itu, KLT Bandung tersebut merupakan yang kelima yang diresmikan BSN. Sebelumnya, BSN sudah meresmikan empat KLT lainnya, yang berlokasi di Kota Makassar, Palembang, Riau, dan Surabaya

Bambang mengatakan, keberadaan KLT diproyeksikan sebagai bentuk upaya jemput bola BSN dalam meningkatkan daya saing UKM. Namun, ia mengatakan, sejatinya SNI bukan hanya diperlukan UKM, tapi juga lembaga pemerintahan, dll.

"Dengan berdirinya KLT BSN di Bandung, diharapkan masyarakat Bandung dan Jabar akan semakin mudah dalam mendapatkan layanan standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK)," ujarnya.

Selain itu, menurut dia, keberadaan KLT juga diharapkan dapat mendongkrak jumlah pelaku usaha, khususnya UKM yang menerapkan SNI serta jumlah lembaga penilaian kesesuaian, seperti laboratorium dan lembaga sertifikasi di Jabar. Saat ini di Jabat terdapat 130 Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). 

Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, juga mengaku berharap, keberadaan KLT tersebut dapat membantu mendongkrak jumlah UKM Jabar yang mengantongi SNI. Dengan demikian, menurut dia, akan semakin banyak UKM Jabar yang berorientasi ekspor.

"Kami berharap, peresmian KLT ini juga dibarengi dengan upaya promosi dan edukasi dari BSN. Dengan demikian, akan semakin banyak UKM yang tertarik untuk menerapkan SNI," ujarnya.

Ia meminta agar setelah mengantongi SNI, UKM harus berani menjajal pasar ekspor. Menurut dia, UKM Jabar jangan jago kandang, tapi harus berani berkompetisi hingga ke pasar global.

Sehubungan hal itu ia berharap agar KLT BSN Bandung bisa gencar melakukan sosialisasi. "Sehingga orang cepat tahu, dan cepat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha," ujarnya.