Ad Top

Omzet Puluhan Ribu Industri Kecil Menengah Anjlok Drastis

5/4/2020 by Radja
Umum
Foto: Radja

KEMENTRIAN Perindustrian mencatat jumlah industri kecil menengah (IKM) yang terdampak Covid-19 sebanyak 43.016 unit. Sejak wabah Covid-19 terjadi pada awal Maret 2020, rata-rata penjualan IKM turun 50-70 persen.

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih mengatakan, sebanyak 43.016 IKM yang terdampak Covid-19 tersebut tersebar di berbagai provinsi di Indonesia antara lain Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, dan Banten.

Terdapat 149.858 pekerja bernaung di sejumlah IKM itu. Selain itu terdapat IKM lainnya yang juga rentan mengalami penurunan pendapatan jika wabah Covid 19 berkepanjangan. Berdasarkan catatan Kementrian Perindustrian, jumlah unit usaha IKM tumbuh pesat dari 3,6 juta unit di tahun 2015 menjadi 4,6 juta unit di tahun 2019.

IKM juga merupakan industri yang cukup banyak menyerap tenaga kerja. Total tenaga kerja IKM di tahun 2019 berada pada angka 10,8 juta orang dengan nilai produksi lebih dari Rp 1 triliun di tahun 2019.

Menurut Gati, kebijakan untuk meminimalkan dampak Covid-19 kepada sektor IKMA merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Hal itu mengingat jumlah pelaku IKM yang besar.

“Kementrian Perindustrian mengusulkan adanya pemberian pinjaman lunak kepada pelaku IKMA sehingga mereka mampu membayar gaji pekerja yang dirumahkan akibat wabah Covid-19. Bunga yang ada di pinjaman lunak ini akan lebih rendah dari bunga KUR,” kata Gati, dalam keterangan tertulisnya, Ahad (5/4/2020).

Selain itu, Kementrian Perindustrian bekerja sama dengan start up untuk membantu memasarkan produk-produk IKMA. Beberapa startup tersebut antara lain: Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Buka Lapak. Gati menjelaskan, saat ini kendala lainnya yang sedang dihadapi oleh pelaku IKMA adalah sulitnya memperoleh bahan baku khususnya yang diimpor.

“Terkait dengan hal ini, kami akan bekerjasama dengan industri bahan baku dalam negeri supaya mereka memproduksi dan menyalurkan ke IKM,” ungkapnya.

Untuk mengurangi beban yang ditanggung pelaku IKMA akibat Covid-19, pemerintah juga memberikan kebijakan berupa penundaan pembayaran kredit. Dengan demikian, pelaku IKM tidak perlu khawatir terhadap pembayaran kredit. Gati mengungkapkan, Kementrian Perinsustrian selalu berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perindustrian yang ada di 34 Provinsi di Indonesia.

“Koordinasi yang kami lakukan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak Covid-19 terhadap IKM di setiap provinsi dan juga memetakan dampak yang ditimbulkan terhadap tenaga kerja,” ujarnya.

Kementrian Perindustrian juga melakukan langkah-langkah koordinasi dengan kementerian terkait lainnya untuk meminimalkan dampak wabah Covid-19 terhadap ekspor produk-produk IKM yang didominasi oleh hasil kerajinan.

“Dampak Covid-19 terhadap potensi ekspor produk ini harus diminimalisasi. Oleh karena itu, kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan juga Atase Perindustrian Indonesia di berbagai negara. Para perwakilan di luar negeri ini nantinya akan bernegosiasi agar ekspor produk IKM dari Indonesia dapat dilanjutkan setelah penyebaran Covid-19 dapat terkendali,” kata dia.