Ad Top

Kota Bandung Belum Kepikiran Lakukan PSBB

8/4/2020 by Radja
Bandung
Foto: Radja

WALI Kota Bandung, Oded M. Danial selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyatakan, Kota Bandung belum akan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Apabila akan menerapkan PSBB, maka harus berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat.

“Sampai hari ini kami belum memutuskan itu. Kalaupun akan menuju ke arah sana, kita sudah sepakat tadi untuk berkoordinasi dengan gubernur. Karena gubernur merupakan perwakilan dari pemerintah pusat di Jawa Barat,” ujar wali kota usai menggelar rapat terbatas dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) selaku Gugus Tugas di Balai Kota Bandung, Rabu (8/4/2020).
 

Selain berkonsultasi dengan gubernur, wali kota juga merasa harus mematangkan koordinasi dengan kota dan kabupaten sekeliling Kota Bandung. Sebab, hal tersebut berkaitan dengan akses masuk Kota Bandung yang berbatasan dengan wilayah lain.

“Kalau pun harus terjadi PSBB bisa lebih komprehensif dengan kota kabupaten lainnya. Paling tidak yang ada di Bandung Raya,” ujarnya.

Namun demikian, wali kota mengaku telah meminta jajaran kewilayahan untuk terus meminta warga tetap berada di rumah. Para RW pun berinisiatif untuk membentuk RW Siaga yang menata wilayah dengan membatasi mobilisasi dan menyediakan protokol kesehatan bagi warga penghuninya.

“Di masyarakat sudah ada gerakan RW siaga. Saya melihat ada dua RW yang sudah melakukan RW siaga. (Misalnya) Biasanya pintu masuk gang itu ada dua sampai empat, sekarang dibuat dua atau satu dengan dilengkapi alat-alat kesehatan yang memadai,” bebernya.

Wali kota pun akan lebih memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Forkompimda sebagai bagian dari gugus tugas. Ia ingin gugus tugas ini segera melakukan upaya-upaya efektif berdasarkan tugas fungsinya masing-masing.

“Saya mengefektifkan gugus tugas ini dalam kerja nyata. Bidang-bidang harus sudah siap, ini harus sudah dipimpin langsung oleh Pak Sekda sebagai ketua harian,” tegasnya.

Wali kota berharap gugus tugas ini bisa mengakselerasi penanganan endemi Covid-19. “Semoga gugus tugas ini bisa melaksanakan tugasnya dengan semestinya dan bisa menjadi upaya optimal kita dalam menghadapi corona di Kota Bandung,” ucapnya.

Lima wilayah

Sementara itu Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengaku sudah mengirim surat permohonan usulan status PSBB untuk lima wilayah, yakni Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.

“Surat dari lima kepala daerah (Bodebek) sudah masuk ke kami, kemudian kami rekap dan hari ini Pemprov Jabar mengajukan PSBB untuk lima wilayah Bodebek, nanti akan di review oleh Kementerian Kesehatan mudah-mudahan sehari atau dua hari keluar keputusannya,” kata pria yang akrab disapa Emil dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/4/2020).

Emil mengatakan, pelaksanaan PSBB untuk Bodebek diharapkan bisa berbarengan dengan DKI yang sudah lebih dulu mendapat izin penetapan status tersebut. Alasannya, Bodebek tidak bisa dipisahkan dengan DKI sebagai satu klaster penyebaran virus corona.

“Ini mengindikasikan kita ingin satu frekuensi kebijakan dengan DKI Jakarta karena data menunjukkan secara nasional 70 persen Covid-19 persebarannya ada di wilayah Jabodetabek,” kata dia.

Emil mengatakan, pelaksanaan PSBB di Bodebek akan mengikuti DKI. PSBB untuk DKI misalnya akan berlaku dalam 14 hari mulai Jumat, 10 April 2020. “Apa pun yang DKI Jakarta putuskan, kami akan mengikuti atau sebaliknya ada masukan dari kami yang DKI Jakarta bisa pertimbangkan,” kata dia.

Emil mengatakan Bodebek sudah siap menerapkan PSBB. Diantaranya, pihak kepolisian sudah mulai melakukan simulasi pengamanan. “Semuanya sudah melakukan persiapan dari sisi keamanan misalnya, kepolisian sudah melakukan simulasi-simulasi,” kata dia.

Sekretaris sekaligus Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jabar Daud Achmad menjelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020, ada beberapa syarat atau kondisi yang harus dipenuhi apabila daerah ingin mendapatkan status PSBB.

Pertama, ada peningkatan jumlah kasus dan kematian, penyebaran kasus secara cepat dalam kurun waktu tertentu, dan bukti terjadi transmisi lokal.

Peningkatan jumlah kasus dan kematian dapat diketahui dari pengamatan kurva epidemiologi. Sedangkan, kecepatan penyebaran Covid-19 dilakukan dengan pengamatan penyebaran secara harian maupun mingguan. Transmisi lokal harus menunjukkan bahwa penyebaran Covid-19 telah bersirkulasi di daerahnya, bukan merupakan kasus dari daerah lain.

“Syarat dan kondisi itu dapat dipenuhi dengan melakukan kajian mendalam dan analisis. Jika itu telah dipenuhi, kepada daerah maupun Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dapat mengajukan permohonan penetapan kepada Kementerian Kesehatan,” katanya.

Permohonan dapat disampaikan sendiri-sendiri atau bersama-sama. Sebelum itu, kepala daerah harus berkonsultasi lebih dulu dengan gubernur dan surat permohonan penetapan PSBB ditembuskan kepada gubernur.

Di Jabar, lima daerah, yakni Kota Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Bogor, mengajukan permohonan status PSBB kepada pemerintah pusat bersamaan.

Daud menyatakan, PSBB tidak sepenuhnya membatasi seluruh kegiatan masyarakat. PSBB setidaknya meliputi peliburan sekolah, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, serta pembatasan kegiatan di fasilitas umum maupun area publik.

Ada beberapa sektor yang tetap beroperasi meski status PSBB sudah turun. “Ada beberapa sektor yang tetap beroperasi meski status PSBB sudah turun, seperti pemerintahan, layanan dan industri kesehatan, pangan, energi, komunikasi, logistik distribusi barang, dan sektor-sektor yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Ambil contoh retail, toko kelontong, dan warung, bisa berkegiatan,” katanya.

Beberapa moda transportasi pun boleh beroperasi saat PSBB berlaku. Semua layanan transportasi udara, laut, kereta api, dan jalan raya tetap berjalan dengan pembatasan jumlah penumpang. Pun demikian dengan transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum, dan ketertiban, termasuk transportasi yang mengangkut barang seperti ojek online, tetap berjalan.

Daud pun menekankan, masyarakat yang tetap berkegiatan saat PSBB wajib mengenakan masker, masker kain bisa menjadi alternatif, serta disiplin menerapkan physical maupun social distancing dan mencuci tangan.

“Kedisiplinan masyarakat dalam mengenakan masker dan menerapkan physical maupun social distancing bisa mengurangi risiko penularan Covid-19,” ucapnya.