Ad Top

Menkop UMKM Miris Banyak Pelaku Usaha Terjerat Rentenir

21/6/2020 by Radja
Umum
Foto: Radja

USAHA Mikro Kecil Menengah (UMKM) saat pandemi Covid-19 menjadi sektor yang ikut terdampak. Padahal UMKM tergolong usaha yang bisa bertahan saat kriris ekonomi. Namun wabah Covid-19 ini membuat UMKM ikut terpuruk. Akibatnya banyak UMKM yang usahanya terhenti.

Kondisi ini kerap dimanfaatkan rentenir untuk memberi pinjaman sebagai modal usaha, padahal ada lembaga pembiayaan seperti koperasi atau koperasi syariah (BMT) yang bisa menjadi solusi pembiayaan.

"Miris melihat masih banyak yang terkena rentenir. Para rentenir ini bisa membaca kebutuhan pelaku usaha kecil yang butuh uang untuk pembiayaan," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat hadir dan berdialog dengan beberapa anggota koperasi, sekaligus penyerahan persetujuan pinjaman/pembiayaan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM untuk Koperasi Syariah BMT itQan, di Kota Bandung, Sabtu (20/6/2020) sore.

Menurutnya, rentenir kerap hadir disaat pelaku UMKM terdesak membutuhkan uang. Dicontohkan, di pasar-pasar tradisional, ketika para pedagang membutuhkan modal, yang selalu hadir adalah kelompok rentenir. Padahal, kata Menkop, transaksi perdagangan di pasar tradisional sudah dimulai sejak tengah malam.

"Rentenir paham betul kebutuhan modal pelaku usaha di pasar tradisional. Nah, tugas koperasi termasuk BMT yang harus masuk kesana", katanya.

Ia mengatakan, pelaku usaha mikro dan ultra mikro sangat membutuhkan sosok dan kehadiran koperasi atau koperasi syariah (BMT) yang dekat dengan mereka. Karena itu, pihaknya berharap BMT mampu menjadi lembaga kredibel yang memahami problem keuangan masyarakat kecil.

"Begitu pula sebaliknya, koperasi atau BMT juga harus memahami kebutuhan pelaku usaha anggotanya, dengan memberikan kemudahan dalam memperoleh akses pembiayaan," katanya.

Koperasi atau BMT, kata Menkop, harus menjadi solusi masalah keuangan anggotanya, khususnya pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Mereka butuh pembiayaan yang mudah. Percuma murah kalau sulit diakses. Lebih dari itu, pihaknya berharap ke depan seluruh pembiayaan UMKM dapat melalui koperasi.

"Dengan catatan, seluruh koperasi yang bergerak di sektor simpan pinjam (KSP) berkinerja dan berpredikat baik. Saya akui, meski KUR jumlahnya besar dan berbunga sangat murah, namun tidak mudah bagi UMKM untuk mengaksesnya," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Dirut LPDB KUMKM Supomo mengatakan bahwa BMT itQan merupakan mitra baru dan mendapat pembiayaan dana bergulir sebesar Rp5 miliar. "Jangka waktu pembiayaan selama 42 bulan sudah termasuk grace periode pengembalian pokok selama enam bulan," kata Supomo.

KSPPS BMT itQan yang berdiri pada 2007, memiliki total aset per Desember 2019 sebesar Rp 55,8 miliar dengan jumlah anggota sebanyak 15.509 orang. Saat ini, BMT itQan memiliki delapan kantor layanan yang tersebar di wilayah Provinsi Jawa Barat, meliputi wilayah kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Garut.

Menurut penilaian LPDB, BMT itQan merupakan koperasi syariah berkinerja baik. Bahkan, kata Supomo, koperasi ini sudah melakukan langkah relaksasi bagi anggota koperasi yang usahanya terdampak pandemi Covid-19. Caranya, dengan menunda pembayaran angsuran berikut bunganya.

"Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini LPDB KUMKM hadir untuk mendukung BMT itQan supaya terus bisa mengayomi seluruh anggotanya dan bisa tetap survive di tengah kebijakan PSBB," katanya.

Sementara itu, Ketua BMT itQan Adhi Suryadi mengatakan, pola pembiayaan kepada anggota KSPPS BMT itQan sebagian besar menggunakan pola kelompok/majelis (pola Grameen Bank), dimana saat ini KSPPS BMT itQan memiliki sekitar 514 majelis/kelompok dengan anggota perkelompok 10-30 orang.

"KSPPS BMT itQan juga sudah mengembangkan aplikasi itQan Mobile yang memudahkan anggota untuk melakukan layanan melalui smartphone, seperti cek saldo dan mutasi, transfer, pembayaran dan pembelian," kata Adhi.